Akademisi Nilai Pemkot Bandar Lampung Adaptif, Pelayanan Publik Tetap Jadi Prioritas! - MuhammadiyahNews.com

WARTAMU.ID, Bandar Lampung – Dinamika wacana publik terkait pembangunan di Kota Bandar Lampung, termasuk surat terbuka berisi kritikan yang muncul atas dukungan pemerintah kota terhadap pembangunan gedung instansi vertikal, mendapat sorotan dari akademisi. Minggu, (28/09/2025).

Yahnu Wiguno Sanyoto, Ketua Bidang Eksternal Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) Koordinator Wilayah Sumatera, menilai langkah Pemkot Bandar Lampung mendukung pembangunan fasilitas instansi vertikal seperti Kejaksaan Tinggi, Polres, Kodim, hingga KPU dan Bawaslu, merupakan langkah strategis yang tidak seharusnya dipahami sebagai pengalihan fokus pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan tersebut justru menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat layanan hukum, administrasi, dan tata kelola pemerintahan di daerah.

“Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan kapasitas tata kelola yang adaptif. Mereka mampu menjaga keseimbangan antara mendukung programme nasional sekaligus memastikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat tetap konsisten. Ini adalah praktik pemerintahan yang sehat dan patut diapresiasi,” ujar Yahnu.

Ia menambahkan, pembangunan daerah harus dipahami secara holistik. Dukungan kepada instansi vertikal tidak berarti mengurangi perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Program-program di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan tetap harus dijaga agar berjalan seiring dengan penguatan kelembagaan. Artinya, dukungan terhadap instansi vertikal dilakukan paralel, tanpa mengurangi alokasi untuk kebutuhan dasar warga. Langkah ini sejalan dengan prinsip good governance yang menuntut kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Menurut Yahnu, arah pembangunan Bandar Lampung saat ini memasuki fase penting, mengingat periode kedua kepemimpinan Wali Kota Eva Dwiana baru memasuki tahun pertama. “Ini momentum awal yang menentukan. Konsistensi dan komitmen terhadap program-program pro-rakyat akan menjadi kunci agar pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya. Artinya, pembangunan saat ini berada pada tahap awal perencanaan strategis lima tahun ke depan. Saya meyakini, sejumlah programme besar sedang disiapkan dan akan direalisasikan secara bertahap, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap arah pembangunan kota, ungkapnya.

Yahnu juga menilai bahwa kritik publik yang berkembang, dari manapun itu berasal, merupakan bagian dari dinamika politik lokal dan demokrasi. Namun, ia menekankan pentingnya agar kritik dilihat dalam konteks gambaran besar pembangunan.

“Kebijakan pembangunan tidak bisa dilihat parsial. Membangun gedung instansi vertikal adalah investasi jangka panjang. Dengan lembaga yang kuat, pelayanan publik akan semakin efisien dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah meningkat,” ungkap Yahnu.

Ia juga mengingatkan bahwa keseimbangan antara pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat harus terus dijaga. Dukungan terhadap UMKM, programme sosial, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, mitigasi bencana, serta penanganan masalah-masalah Kota Bandar Lampung lainnya, tetap menjadi elemen penting dalam pembangunan daerah. Melalui pandangan ini, Yahnu berharap Pemkot Bandar Lampung tetap konsisten pada jalur pembangunan yang pro-rakyat. Dengan menjaga keseimbangan antara mendukung programme nasional dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, ia optimis arah pembangunan kota akan berjalan berkesinambungan dan memberi manfaat nyata bagi warga.

Dibaca: 1,100