Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti. (Muhammadiyah.or.id)
Surabaya, KLIKMU.CO – Larangan buka puasa berbareng (bukber) bagi para pejabat pemerintahan pada bulan Ramadhan kali ini menuai polemik. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyebut, jika tidak dipahami dengan benar, larangan buka berbareng itu bisa berakibat pada berkurangnya suasana kekeluargaan dan ukhuwah di bulan Ramadhan.
“Yang perlu ditekankan adalah gimana agar buka berbareng tidak berlebih-lebihan sampai makanan terbuang,” ujar Mu’ti, Kamis (23/3).
Padahal, dengan buka berbareng justru bisa mencairkan hubungan serta bisa menjadi sarana komunikasi antara para pejabat negara dan masyarakat.
Karena itu, menurut Mu’ti, sepanjang tidak menggunakan anggaran negara dan tetap dilaksanakan secara sederhana, tidak semestinya para pejabat negara dilarang menyelenggarakan buka bersama.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo melarang aktivitas buka berbareng melaui surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023. Dalam surat itu dijelaskan argumen pelarangan aktivitas buka bersama.
Yakni, tetap berjalannya transisi pandemi Covid-19 menuju endemi sehingga perlu kehati-hatian.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menekankan bahwa surat nan dikeluarkan Sekretariat Kabinet itu berangkaian dengan larangan buka puasa berbareng hanya ditujukan kepada para menteri/pejabat pemerintahan.
“Saya perlu menjelaskan surat nan dikeluarkan Sekretariat Kabinet berangkaian dengan buka puasa bersama. nan pertama bahwa (larangan) buka puasa itu alias pengarahan presiden itu hanya ditujukan kepada para menko, para menteri, kepala lembaga pemerintah,” kata Pramono dikutip dari Tempo.co, Kamis (23/3).
Yang kedua, ketentuan dalam surat itu tidak bertindak bagi masyarakat umum. Karena itu, publik tetap diberi kebebasan untuk melakukan alias menyelenggarakan buka puasa bersama.
Ketiga, nan menurutnya tidak kalah krusial adalah saat ini aparatur sipil negara dan pejabat pemerintah sedang mendapat sorotan nan sangat tajam dari masyarakat.
Untuk itu, presiden meminta kepada jejeran pemerintah dan ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup nan sederhana dan tidak melakukan alias mengundang para pejabat di dalam melakukan buka puasa bersama. (AS)
2 tahun yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·