1 tahun yang lalu
Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Pagi ini, sejumlah orang terlihat di depan gerbang utama Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta. Organisasi masyarakat sipil (NGO), akademisi, aktivis dan mahasiswa di Yogyakarta yangg tergabung dalam Forum Cik Di Tiro dan Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) menggelar tindakan simbolis untuk mendesak PP Muhammadiyah agar menolak tawaran mengelola upaya tambang di Indonesia.
PP Muhammadiyah sedang menggelar Konsilidasi Nasional di UNISA Yogyakarta, dari Sabtu hingga Ahad besok (27-28/7). Acara itu juga disebut sebagai forum untuk memutuskan apakah PP Muhammadiyah bakal menerima alias menolak pengelolaan upaya tambang di Indonesia.
Sejumlah organisasi dan jaringan masyarakat sipil di Yogyakarta menuntut ormas keagamaan agar tidak terlibat dalam upaya tambang. Pemberian izin upaya tambang oleh pemerintah ini bisa jadi jebakan dosa ekologis lantaran praktiknya yangg semakin ugal-ugalan dan tidak berkelanjutan.
Selain merusak lingkungan, upaya pertambangan juga sangat erat dengan korupsi dan mafia. Berbagai lembaga internasional menempatkan upaya tambang batubara sebagai upaya paling berisiko penyuapan. Bisnis ini bertumpu pada izin yangg diberikan oleh elit penguasa. Izin diperoleh dengan bayar suap, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Hasrul Halili, salah satu peserta demontrasi pagi ini juga turut menjelaskan keresahannya. Ia mengatakan “Saya kira tindakan ini merupakan respon teman-teman aktivis lingkungan terhadap sikap Muhammadiyah yangg bakal terpuncak besok. Saya sendiri tidak menerima, lantaran dengan Muhammadiyah menolak tambang itu juga corak menjauhi mudarat meskipun maslahatnya ada. Secara empiris juga sudah banyak terjadi akibat yangg jelek terhadap lingkungan.”
Baca Juga: LPPA PP Aisyiyah Terbitkan MoM Hasil Diskusi mengenai Tambang
Hasrul juga menambahkan bahwa selama ini banyak kader alias aktivis Muhammadiyah yangg turun ke lapangan merangkul orang-orang yangg terdampak tambang. “Muhammadiyah aktivisnya banyak yangg melakukan pembelaan dan pendampingan di bagian lingkungan. Itu seperti menikam korban teman-teman aktivis di bagian lingkungan.” sambungnya.
Gerakan masyarakat sipil lintas NGO, akademisi, aktivis dan mahasiswa yangg tergabung dalam Forum Cik Ditiro dan Jagad menyampaikan sikap:
1. Menolak penjarahan bumi pertiwi melalui upaya tambang oleh elit-elit ekonomi politik secara ugal-ugalan, tidak berkelanjutan, koruptif, dan penuh pelanggaran kewenangan asasi manusia
2. Menolak pemberian izin pertambangan kepada Ormas
3. Menuntut Presiden untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Meminta semua Ormas menolak tawaran mengelola upaya tambang yangg bakal menjerumuskan Ormas serta masyarakat ke dalam kerusakan
5. Mengajak personil Ormas menolak keputusan elit Ormas yangg menerima tambang
6. Mengajak masyarakat memberi support nyata, secara moril dan materiil, kepada Ormas yangg bersedia menolak upaya tambang
7. Mengajak masyarakat sipil membikin daftar hitam dan boikot terhadap elit Ormas dan intelektual pendukung upaya tambang.
Organisasi masayarakat Sipil :
1. Pusham UII
2. Masyarakat Peduli Media
3. AJI Yogyakarta
4. ICM
5. Gerakan Save KPK – Jogja,
6. Jala PRT
7. SP Kinasih
8. PUKAT FH UGM
9. Caksana Institute
10. LKiS
11. Forum LSM DIY
12. JCW
13. Lingkar Keadilan Ruang
14. Combine / CRI
15. Suarakala,
16. Warga Berdaya
17. IDEA
18. FNKSDA DIY
19. LBH Pers Yogya
20. Rifka Annisa
21. SIGAB Indonesia
22. Solidaritas Wadas
23. Wadas Farm
24. RUAS
25. JAGAD
26. BEM KM UGM
27. Lembaga Advokasi Yogyakarta (LAY)
28. Gusdurian Yogyakarta
29. Yasanti
30. YLBHI – LBH Yogyakarta
31. Koalisi Lintas Isu (KLI)
32. CELIOS
33. BEM KM UMY
Individu :
1. A.B. Widyanta
2. Masduki
3. Ita Fatia Nadia
4. Shantoy Hades
5. Ernawati
6. St. Tri Guntur Narwaya
7. Sanaullaili
8. Lukas Ispandriarno
9. Ferdinandus Jehalut
10. Valentina Sri Wijiyati
(-lsz)
English (US) · 
Indonesian (ID) · 