Mendikdasmen Paparkan Enam Program Prioritas di Rapat Kerja Perdana Bersama Komisi X DPR RI - MuhammadiyahNews.com

WARTAMU.ID, Jakarta — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menghadiri Rapat Kerja perdana bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, Rabu (6/11). Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Menteri Kebudayaan (Menbud), dan para Wakil Menteri dari masing-masing kementerian. (8/11)

Dilansir dari kemdikbud.go.id, Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam paparannya menyampaikan semangat besar Kemendikdasmen untuk mencerdaskan dan memajukan bangsa, sebuah motto yang mengacu pada tujuan negara dalam UUD 1945 dan sering dikutip oleh Presiden Prabowo. Visi besar ini diwujudkan melalui enam programme prioritas yang disiapkan untuk mencapai pendidikan bermutu bagi semua, yang diambil dari landasan hukum UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Program pertama adalah Penguatan Pendidikan Karakter, yang mencakup pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai bagi guru, peningkatan kompetensi guru bimbingan konseling (BK) dan guru agama, serta programme makan siang bergizi untuk siswa. Kedua, programme Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan meliputi dukungan pendidikan masyarakat, seperti pendidikan jarak jauh dan PAUD, serta fasilitasi bagi relawan mengajar.

Selanjutnya, Mendikdasmen memaparkan programme ketiga, yaitu Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan Guru, yang menargetkan peningkatan kualifikasi pendidikan guru minimal setara D-IV/S-1, pelatihan kompetensi, dan sertifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Program keempat adalah Penguatan Pendidikan Unggul, Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi yang menyasar pengajaran sains dan teknologi sejak usia dini serta pengembangan pendidikan vokasi.

Program kelima terkait Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana dengan melakukan renovasi sekolah untuk menyediakan lingkungan belajar yang aman dan memadai. Program terakhir adalah Pembangunan Bahasa dan Sastra, yang berfokus pada pemartabatan bahasa negara, perlindungan bahasa daerah, internasionalisasi bahasa Indonesia, dan peningkatan literasi. Abdul Mu’ti menambahkan bahwa Kemendikdasmen juga meluncurkan gerakan “Bangga, Mahir, dan Maju dengan Bahasa Indonesia” pada peringatan Sumpah Pemuda yang lalu.

Abdul Mu’ti menekankan bahwa partisipasi seluruh ekosistem pendidikan akan dikerahkan dalam menjalankan program-program ini sesuai UU Sisdiknas. “Pendidikan harus diselenggarakan dengan prinsip kebaruan, kemitraan, dan keadilan. Kami mengajak semua komponen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan mutu layanan pendidikan,” ujarnya.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, dalam pengantarnya menyampaikan pentingnya pengawasan yang kuat dari DPR terkait program-program ini, mengingat masih adanya kendala anggaran. Menurut Hetifah, Kemendikbudristek saat ini hanya mengelola sekitar 15 persen dari belanja wajib pendidikan dalam APBN, sementara banyak daerah yang belum memenuhi belanja wajib pendidikan 20 persen dari APBD mereka.

Sementara itu, Anggota Komisi X, Sofyan Tan, turut menyampaikan pentingnya peningkatan satuan biaya untuk Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD dan SMP. Ia mengusulkan agar dana PIP yang saat ini sebesar 450 ribu dan 750 ribu rupiah per tahun dinaikkan, mengikuti kenaikan yang telah diberikan kepada SMA dan SMK.

Komisi X DPR RI menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja sama dengan Kemendikdasmen dalam mendukung keberhasilan program-program ini.

Dibaca: 2,409