Kemendikdasmen Bahas 8 Isu Penting Demi Pendidikan Lebih Baik - MuhammadiyahNews.com

WARTAMU.ID, Jakarta, 19 November 2024 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Lewat Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT), para praktisi, ahli, dan pemangku kepentingan berkumpul untuk membahas delapan isu utama kebijakan pendidikan.

Topik yang diangkat mencakup berbagai hal strategis seperti PPDB dan Zonasi, Artificial Intelligence (AI) untuk Pendidikan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), Guru Penggerak, Kurikulum Merdeka, Ujian Nasional (UN) dan Asesmen Nasional (AN), SMK Masa Depan, serta Sekolah Unggulan.

Mendikdasmen: Keputusan Diambil Berdasarkan Masukan yang Matang

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi terkait isu-isu tersebut. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak dalam diskusi ini menjadi sangat penting untuk menyusun kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami ingin kebijakan yang kami buat benar-benar tepat. Oleh karena itu, kami butuh waktu untuk mendengar dan menganalisis berbagai pandangan,” kata Abdul Mu’ti.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk bersabar dan percaya bahwa pemerintah akan memilih langkah terbaik demi kemajuan pendidikan.

PPDB dan Zonasi: Menemukan Solusi Berkeadilan

Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus adalah sistem zonasi dalam PPDB. Aktivis pendidikan Tamansiswa, Ki Darmaningtyas, mengusulkan pendekatan baru yang lebih adil.

“Anak-anak yang tinggal dekat sekolah negeri (magersari) seharusnya punya prioritas, tapi penerimaan siswa tidak hanya didasarkan pada jarak. Jalur prestasi dan afirmasi untuk siswa dari keluarga kurang mampu tetap harus dipertahankan,” ujarnya.

Kusuma Santi dari BBPMP Jawa Timur juga menyoroti pentingnya perbaikan di setiap tahun pelaksanaan PPDB. “Kita perlu menjaga transparansi dan objektivitas. Harapannya, melalui forum ini, kebijakan PPDB bisa semakin optimal,” tambahnya.

UN dan AN: Evaluasi Demi Penjaminan Mutu

Topik lain yang cukup ramai dibahas adalah peran UN dan AN dalam mengukur mutu pendidikan. Widiyaprada Ahli Utama Direktorat SMK, Yaya Jakari, mengakui bahwa sistem evaluasi pendidikan saat ini masih menuai pro dan kontra, terutama terkait keadilan dan representasi data.

“Misalnya, pelaksanaan PISA yang sering dianggap kurang representatif karena hanya melibatkan sebagian kecil siswa. Lewat diskusi ini, kami harap ada masukan untuk menyempurnakan sistem evaluasi nasional kita,” jelas Yaya.

SMK Masa Depan: Siapkan Lulusan yang Siap Kerja dan Berwirausaha

Widiyaprada Ahli Utama Direktorat SMK, Ade Erlangga, menyoroti pentingnya peran SMK dalam menjawab tantangan dunia kerja. Menurutnya, ada tiga solusi utama untuk memastikan lulusan SMK bisa bersaing: bekerja, berwirausaha, atau bekerja di luar negeri.

“Negara-negara maju sedang kekurangan tenaga kerja. Ini peluang bagi lulusan SMK kita untuk tampil dengan kompetensi yang diakui secara global. Tapi, kita juga harus menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” jelas Ade.

Selain itu, Ade menekankan pentingnya pemerataan guru di SMK untuk mendukung pengembangan kompetensi siswa.

Langkah Menuju Pendidikan Bermutu

Diskusi ini menjadi langkah awal bagi Kemendikdasmen untuk menyempurnakan kebijakan pendidikan. Dengan masukan dari berbagai pihak, pemerintah optimis dapat menghadirkan kebijakan yang lebih adil, efektif, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Ke depannya, kami akan terus membuka ruang dialog agar pendidikan di Indonesia semakin maju,” tutup Abdul Mu’ti.

Dibaca: 2,445