1 tahun yang lalu
Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DIY menanggapi tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan dari Pemerintah dengan merilis Kertas Posisi “Muhammadiyah dalam Ekstraktivisme Pertambangan Perspektif Multidisiplin.”
Salah satu poin dari tujuh sikap DPD IMM DIY mengenai pengelolaan tambang dalam kertas posisi setebal 49 laman ini adalah dorongan untuk Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah agar segera menolak tawaran konsesi tambang tersebut.
IMM DIY menilai, dengan Muhammadiyah menerima tawaran tersebut, justru bakal memperparah krisis lingkungan yangg juga bakal berakibat pada krisis sosial.
Selain itu, IMM DIY juga mendesak Pemerintah mencabut dasar patokan yangg mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapat pertentangan dengan patokan di atasnya dan sarat bakal transaksional politik kekuasaan.
Baca Juga: LPPA PP Aisyiyah Terbitkan MoM Hasil Diskusi mengenai Tambang
Terkait aktivitas tambang ekstraktif di Indonesia yangg telah dilakukan, IMM DIY juga menolak untuk melanjutkannya dan juga mendesak Muhammadiyah agar terlibat dalam upaya pemulihan lingkungan hidup.
“Mengintegrasikan kesadaran ekologis, baik dalam perilaku pribadi penduduk persyarikatan maupun dalam beragam kebijakan organisasi Muhammadiyah. Memperbaharui paradigma sekaligus mengintegrasikan tinjauan ekonomi-politik ke dalam Fikih Lingkungan perspektif tarjih,” bunyi poin keempat dan kelima sikap IMM DIY.
IMM DIY berambisi Muhammadiyah aktif memperbaiki lingkungan di Indonesia, baik melalui program-programnya, maupun melalui pendapat yangg berkemajuan.
“Menginisiasi proyek-proyek daya terbarukan, seperti panel surya dan daya angin, di institusi-institusi Muhammadiyah sebagai corak penerapan Risalah Islam Berkemajuan. Dan mengintegrasikan paradigma eko-teologi dalam kurikulum sekolah dan pesantren Muhammadiyah,” bunyi pin keenam dan poin terakhir sikap IMM DIY. (sa)
English (US) · 
Indonesian (ID) · 