Busyro Muqoddas Masuk Daftar Calon Anggota Dewan Pers Periode 2025-2028 - MuhammadiyahNews.com

Jakarta, Suara ‘Aisyiyah – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers telah mengumumkan 18 nama calon personil Dewan Pers periode 2025-2028.

Salah satu tokoh yangg masuk dalam daftar tersebut adalah M. Busyro Muqoddas, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, yangg berasal dari unsur tokoh masyarakat.

Busyro Muqoddas dikenal sebagai sosok dengan rekam jejak panjang di bagian hukum, pemberantasan korupsi, dan pembelaan hak-hak masyarakat sipil.

Selain menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah, dia juga pernah memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjadi Ketua Komisi Yudisial.

Dengan pengalamannya tersebut, kehadiran Busyro dalam Dewan Pers diharapkan dapat memperkuat integritas dan independensi lembaga tersebut dalam menjaga kebebasan pers di Indonesia.

Ketua BPPA, Bambang Santoso, menegaskan bahwa proses seleksi calon personil Dewan Pers dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur.

Baca Juga: Mendorong Pemberitaan Media Online Responsif Gender 

“Kami berambisi masukan dari masyarakat ini bakal mendorong terpilihnya personil Dewan Pers yangg mempunyai kredibilitas, integritas, dan komitmen terhadap kemajuan pers di Indonesia,” ujar Bambang.

Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan mengenai nama-nama calon hingga 27 Februari 2025.

Masukan tersebut bakal menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan sembilan personil Dewan Pers terpilih yangg rencananya diumumkan pada Maret 2025.

Selain Busyro Muqoddas, beberapa tokoh lain yangg juga masuk dalam daftar calon personil Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat antara lain Dahlan Iskan, Komarudin Hidayat, dan Rosarita Niken Widiastuti.

Sementara itu, enam calon dari unsur wartawan dan enam calon dari unsur ketua perusahaan pers juga turut diumumkan.

Dengan masuknya Busyro Muqoddas dalam daftar calon, diharapkan Dewan Pers periode mendatang dapat semakin kuat dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menghadapi beragam tantangan di bumi jurnalistik dan kebebasan pers di Indonesia. (Dewan Pers)-sa