Wawancara Eksklusif: Kemenag Metro Siap Sambut Era Baru Kementerian Haji dan Umrah - MuhammadiyahNews.com

METRO-Pasca resminya terbentuk Kementerian Haji dan Umrah di tingkat nasional, arah kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia memasuki babak baru. Kebijakan ini menandai komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan yangg lebih fokus, efisien, dan ahli kepada jutaan jamaah yangg setiap tahunnya menunaikan ibadah ke Tanah Suci.

Perubahan besar di tingkat pusat ini mendapat perhatian luas dari beragam daerah, termasuk Kementerian Agama (Kemenag) Kota Metro, yangg terus berbenah menyongsong era baru penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di bawah kementerian tersendiri.

Dalam wawancara eksklusif pada Senin, 13 Oktober 2025, di Kantor Pelayanan Haji dan Umrah (PHU) kompleks Kementerian Agama Kota Metro, H. Syahro, selaku Plt Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), menyampaikan pandangan dan kesiapan jajarannya dalam menghadapi transisi kelembagaan tersebut.

“Kementerian Haji dan Umrah ini datang agar konsentrasi pemerintah tidak terpecah. Semua daya diarahkan untuk penyelenggaraan haji dan umrah, harapannya lebih terkoordinasi dan terfokus,” ujarnya membuka perbincangan.

Kesiapan Kemenag Metro

Menanggapi kemungkinan perubahan struktur kelembagaan di daerah, Kasi PHU Kemenag Metro menegaskan bahwa pihaknya siap beradaptasi andaikan urusan haji dan umrah nantinya berdiri sebagai Kementerian sendiri di Kota Metro (terpisah dari Kementerian Agama).

“InsyaAllah kami siap. Kami terus berkoordinasi dengan masyarakat, KBIH, serta pemerintah kota. Bahkan dengan Pak Wali pun sudah ada komunikasi untuk menyongsong kehadiran Kementerian Haji dan Umrah ini,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa selama ini Kemenag Metro telah aktif menjalin kemitraan dengan beragam pihak dalam mempersiapkan calon jamaah, baik melalui aktivitas manasik, edukasi regulasi, maupun pendampingan administrasi.

Biaya Haji dan Regulasi Baru

Terkait rumor biaya penyelenggaraan haji, H. Syahro menjelaskan bahwa pembentukan kementerian baru tidak bakal berakibat besar terhadap besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

“Kalau ada perubahan, semoga bukan naik. Presiden sejak awal mempunyai misi menekan biaya haji agar lebih terjangkau. Namun, biaya ini sangat berjuntai pada nilai pasar internasional lantaran seluruh kebutuhan seperti akomodasi, transportasi, dan catering disewa di Arab Saudi,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa tahun 2026 kemungkinan bakal menjadi masa penerapan izin baru yangg disusun langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah.

“Hari ini regulasinya tetap merujuk pada Kemenag. Tapi sangat mungkin kelak ada penyesuaian, seperti juknis pelunasan, syarat administrasi, hingga Perpres baru. Semoga semuanya sudah di bawah kementerian yangg baru,” tambahnya.

Peran Ormas Islam dalam Kebijakan Haji

Dalam perbincangan tersebut, Kasi PHU Kemenag Metro juga menekankan bahwa kebijakan haji di Indonesia selalu melibatkan ormas-ormas Islam besar dalam proses perumusannya.

“Misalnya pada 2024 lalu, dalam penentuan kebijakan murur (rute jamaah di Mina), Kemenag berbincang dengan MUI, Muhammadiyah, NU, dan Persis. Tujuannya agar keputusan itu maslahat dan mengutamakan keselamatan jamaah,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa kesepakatan berbareng para ustadz inilah yangg kemudian menjadi landasan kebijakan di lapangan, terutama dalam kondisi darurat yangg memerlukan penyesuaian dengan prinsip kemaslahatan tanpa meninggalkan norma syar’i.

Kebijakan Arab Saudi Kian Ketat

Berbicara mengenai perkembangan di Arab Saudi, H. Syahro menjelaskan bahwa pemerintah setempat sekarang menerapkan sistem kartu digital “Nusuk” bagi jamaah resmi.

“Setiap jamaah resmi bakal mempunyai kartu Nusuk yangg diterbitkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Kartu ini menjadi tanda bahwa jamaah legal dan bisa mengakses area suci seperti Arafah dan Mina,” jelasnya.

Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran haji tanpa antre alias melalui jalur tidak resmi, lantaran dapat berisiko tinggi.

“Jangan percaya dengan iming-iming haji tanpa antre. Banyak yangg berangkat dengan visa umrah lampau tidak pulang, akhirnya kesulitan dan tidak bisa masuk ke area Arafah,” tegasnya.

Pesan untuk Jamaah Haji 2026

Menutup wawancara, H. Syahro menyampaikan pesan kepada calon jamaah haji tahun 2026 agar mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mengikuti pengarahan resmi pemerintah.

“Ikuti pembinaan resmi yangg diberikan pemerintah. Siapkan bentuk dan mental, serta jangan tergiur tawaran dari pihak yangg tidak jelas. nan resmi insyaAllah aman,” pungkasnya. (Guswir)