IBTimes.ID — Dalam setahun masa pemerintahan Kabinet Merah Putih, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatat sejumlah capaian krusial di bagian reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
Sebagaimana dilaporkan Kompas.com, Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa kementeriannya berkomitmen menjalankan transformasi pemerintahan yangg berorientasi pada pelayanan.
“Sejak Oktober 2024 hingga saat ini. Kementerian PANRB konsentrasi untuk melakukan transformasi di sektor pemerintahan untuk melayani negeri,” ujarnya. Selasa (21/10/2025).
Rini menuturkan, pada masa awal pembentukan Kabinet Merah Putih, Kementerian PANRB berkedudukan dalam percepatan penataan kelembagaan. Dalam waktu kurang dari 100 hari, 69 Peraturan Presiden (Perpres) sukses diselesaikan. Termasuk pengisian kedudukan ketua tinggi di beragam lembaga untuk menjamin kelancaran transisi pemerintahan.
Di bagian pelayanan publik, Rini menyoroti pertumbuhan Mal Pelayanan Publik (MPP) yangg sekarang telah beraksi di 296 kabupaten/kota.
“Kami bakal terus mengawal agar kualitas pelayanan publik terus meningkat dan semakin merata di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.
Selain Mal Pelayanan Publik (MPP) bentuk yangg sekarang telah tersebar di beragam daerah. Pemerintah juga menghadirkan MPP Digital Nasional (MPPDN) sebagai corak komitmen dalam mempercepat jasa publik berbasis teknologi. Melalui platform digital ini, beragam jasa manajemen dan perizinan dapat diselesaikan dalam waktu jauh lebih singkat.
Misalnya, perizinan tenaga kesehatan yangg sebelumnya memerlukan waktu hingga 14 hari sekarang dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari satu jam. Inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Dalam aspek transformasi digital pemerintahan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga mencatat efisiensi besar pada shopping teknologi info dan komunikasi (TIK).
Melalui integrasi sistem antar-kementerian dan lembaga, pemerintah sukses mengefisiensikan anggaran hingga Rp100,1 miliar, yangg kemudian dapat dialihkan untuk program pelayanan publik lainnya.
Menteri PANRB Rini Widyantini menambahkan bahwa kebijakan elastisitas keahlian ASN saat ini sedang diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan serta mendorong produktivitas aparatur negara.
Dengan semangat “Transformasi Melayani Negeri,” Rini menegaskan bahwa Kementerian PANRB bakal terus memperkuat birokrasi yangg adaptif, transparan, serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Pemerintah berkomitmen menghadirkan jasa publik yangg lebih cepat, efisien, dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.
6 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·