Realisasi Belanja APBD Rendah, Menkeu Ungkap 15 Pemda dengan Simpanan Uang Paling Banyak di Bank! - MuhammadiyahNews.com

Jakarta, mu4.co.id – Realisasi shopping Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III-2025 dinilai tetap rendah, membikin 15 pemda tercatat mempunyai simpanan biaya terbesar di bank. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, biaya mengendap di perbankan mencapai Rp234 triliun, meski anggaran dari pusat sudah disalurkan dengan cepat.

“Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan duit Pemda yangg nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujar Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025, dikutip dari detik finance, Rabu (22/10).

Purbaya mengungkapkan, hingga September 2025 realisasi shopping APBD baru Rp712,8 triliun alias 51,3% dari total Rp1.389 triliun, turun 13,1% dibanding tahun sebelumnya. Ia menilai, lambatnya serapan anggaran membikin ekonomi wilayah ikut melambat.

Belanja pegawai turun tipis 0,7%, sementara shopping modal merosot lebih dari 31% menjadi Rp58,2 triliun. Belanja peralatan dan jasa juga turun 10,5%, dan shopping lainnya ambruk 27,5%, mencerminkan lemahnya eksekusi anggaran di beragam sektor.

Baca Juga: Realisasi Belanja Daerah Rendah, Menteri Keuangaan Pertimbangkan Tarik Dana Pemda

“Saya ingatkan, percepatan realisasi shopping terutama yangg produktif kudu ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang wilayah jangan dibiarkan mengendap di kas alias deposito,” tegas Purbaya.

Purbaya mengimbau kepada organisasi perangkat wilayah (OPD) dan pengelola biaya wilayah agar bijak mengatur keuangan, tidak membiarkan biaya mengendap, serta mempercepat shopping produktif. Ia juga menekankan pentingnya menjaga tata kelola dan integritas lantaran kepercayaan publik dan penanammodal merupakan modal utama pembangunan.

Berikut 15 Pemda dengan simpanan tertinggi berasas info Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Provinsi DKI Jakarta Rp14,6 triliun
2. Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun
3. Kota Banjarbaru Rp5,1 triliun
4. Provinsi Kalimantan Utara Rp4,7 triliun
5. Provinsi Jawa Barat Rp4,1 triliun
6. Kabupaten Bojonegoro Rp3,6 triliun
7. Kabupaten Kutai Barat Rp3,2 triliun
8. Provinsi Sumatera Utara Rp3,1 triliun
9. Kabupaten Kepulauan Talaud Rp2,6 triliun
10. Kabupaten Mimika Rp2,4 triliun
11. Kabupaten Badung Rp2,2 triliun
12. Kabupaten Tanah Bumbu Rp2,11 triliun
13. Provinsi Bangka Belitung Rp2,10 triliun
14. Provinsi Jawa Tengah Rp1,9 triliun
15. Kabupaten Balangan Rp1,8 triliun

(Detik finance)

Terkait