Menkeu Purbaya Buka Peluang Kenaikan Gaji PNS pada 2026 - MuhammadiyahNews.com

IBTimes.ID – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa membuka kesempatan kenaikan penghasilan bagi Aparatur Sipil Megara (ASN) alias Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2026.

Dikutip dari Antara (21/10) saat ditemui di instansi Kementerian Keuangan, Jakarta,, Menkeu Purbaya mengatakan bahwa hingga sekarang dirinya belum menerima info perincian mengenai rencana tersebut, sehingga belum dapat memberikan kepastian.

“Kalau kemungkinan pasti ada, tapi seberapa besar peluangnya kami belum tahu,” ujarnya menanggapi pertanyaan wartawan.

Pernyataan Menkeu Purbaya ini berbeda dengan sikap Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati. Dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu (15/8), Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah belum membuka ruang untuk rekrutmen baru maupun kenaikan penghasilan ASN pada tahun tersebut.

Ia menjelaskan, sebagian besar kapabilitas fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tetap difokuskan pada program-program prioritas nasional. Karena itu, pemerintah saat itu belum melakukan kajian kebijakan mengenai penghasilan ASN.

Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan penerapan sistem penggajian tunggal alias single salary bagi ASN. Sistem ini bermaksud menyederhanakan komponen penghasilan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, pada Jumat (10/10) menjelaskan bahwa sistem single salary dirancang agar kewenangan penghasilan ASN diberikan secara utuh dan transparan. Ia menambahkan, Kemenkeu terus berkoordinasi dengan Kementerian PANRB untuk merumuskan kreasi teknis penerapan sistem tersebut.

Terkait wacana kenaikan penghasilan ASN, Tri menyebut belum ada keputusan resmi untuk tahun anggaran 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat berjuntai pada prioritas pemerintah dalam penyusunan APBN.

“Segala sesuatu yangg masuk dalam APBN ditentukan oleh prioritas pemerintah. Jika pada waktunya kenaikan penghasilan menjadi prioritas, tentu bakal diperhitungkan. Tapi untuk 2026, sejauh yangg saya tahu, belum terlihat adanya alokasi untuk kenaikan penghasilan dalam nota keuangan,” pungkas Tri.

(MS)