KPK Endus Potensi Kebocoran Anggaran Haji Rp5 Triliun - MuhammadiyahNews.com

KPK Endus Potensi Kebocoran Anggaran Haji Rp5 Triliun

INFOMU.CO |  Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengkaji potensi kebocoran anggaran sebesar Rp5 triliun dalam proses pengadaan peralatan dan jasa penyelenggaraan haji. Angka itu diperkirakan mencapai 20 hingga 30 persen dari total anggaran Rp17 triliun.

Kajian awal bakal dilakukan pada ranah pencegahan oleh Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK.

“Terkait dengan anggaran haji yangg setiap tahun itu ada kebocoran sekitar Rp5 triliun, itu bisa dilakukan monitoring oleh Direktur Monitoring, dilakukan evaluasi,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (1/10/2025).

Asep menjelaskan, hasil kajian tersebut nantinya bakal direkomendasikan Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK kepada Kementerian Haji dan Umrah sebagai bahan pertimbangan agar tidak terjadi kebocoran pada tahun berikutnya, khususnya 2026.

Rekomendasi yangg dimaksud bisa berupa perubahan penyelenggara katering, penginapan, alias apalagi pergantian petugas.

“Sehingga dalam penyelenggaraan haji di tahun berikutnya, misalkan tahun 2026 dan seterusnya, kebocoran-kebocoran itu bisa diantisipasi, dibuatkan SOP-nya,” jelas Asep.

Namun, Asep menegaskan andaikan hasil kajian menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi, maka Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK bakal mengambil langkah penindakan.

“Apabila hasil monitoring itu kelak ada ditemukan bahwa terjadi tindak pidana korupsi, itu bisa juga langsung disampaikan kepada Penindakan, Kedeputian Penindakan untuk dilakukan penindakan,” ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah juga menyoroti potensi kebocoran dalam pengadaan peralatan dan jasa penyelenggaraan haji yangg diperkirakan mencapai Rp5 triliun dari total anggaran Rp17 triliun. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut kebocoran tersebut menjadi salah satu penyebab mahalnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Oleh lantaran itu, pemerintah menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memperkuat pengawasan pada seluruh tahapan pengadaan haji.

“Perintah Presiden begitu. Ini tetap satu tahapan, makanya kami sangat memerlukan support dari Kejaksaan Agung. Tadi Prof Reda (Jamintel) dan tim sudah menyatakan bakal konsentrasi membantu,” ujar Dahnil di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Dahnil menjelaskan, struktur biaya penyelenggaraan haji Rp17 triliun terbagi dalam 10 proses pengadaan utama, dengan porsi terbesar berasal dari transportasi udara, jasa syarikah, katering, dan akomodasi jamaah di Arab Saudi. Dari 10 tahapan itu, potensi kebocoran diperkirakan mencapai Rp5 triliun per tahun.

“Dari Rp17 triliun total biaya penyelenggaraan haji untuk memberangkatkan 203 ribu orang, kebocoran 20 sampai 30 persen berfaedah nyaris Rp5 triliun. Itu yangg kami mau tekan semaksimal mungkin, jika bisa nol kebocoran,” kata dia.

Ia mencontohkan efisiensi yangg sukses dilakukan pada jasa syarikah. Tahun lalu, biayanya mencapai 2.300 riyal per orang. Namun tahun ini, setelah melalui lelang terbuka, biayanya sukses ditekan menjadi 2.100 riyal.

“Pemotongan biaya syarikah ini sudah menghemat nyaris Rp180 miliar. Itu tanpa pungli, tanpa manipulasi. Ini contoh konkret bahwa efisiensi bisa dilakukan jika tata kelola diperbaiki,” jelas Dahnil.

Menurutnya, jika kebocoran anggaran bisa ditekan, penurunan BPIH bakal lebih realistis meskipun tantangan dari perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar tetap ada.

“Kalau dari sisi finansial, menekan BPIH itu susah lantaran dolar naik. Tahun ini patokan kita sudah Rp16.500, sementara tahun lampau tetap Rp16.000. Tapi jika kebocoran bisa ditekan, upaya menurunkan BPIH bakal jauh lebih realistis,” kata dia.

Dahnil menegaskan konsentrasi utama pemerintah saat ini adalah membenahi tata kelola haji, khususnya transparansi pengadaan.

“Kami mau memastikan BPIH turun, sesuai pengarahan Presiden. Dan di situlah kami memohon peran aktif Kejaksaan Agung,” ujarnya. (inilah.com)