Inklusivitas dan Keberlanjutan: Visi BPJSTK untuk Melindungi setiap Pekerja Indonesia - MuhammadiyahNews.com

Oleh: Nashrul Mu’minin (Content Writer Yogyakarta)

KHITTAH. CO – Di tengah dinamika pembangunan nasional dan perubahan bumi kerja yangg semakin cepat, perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi rumor yangg semakin penting. Kemajuan teknologi, transformasi ekonomi digital, serta meningkatnya jumlah pekerja informal menuntut sistem agunan sosial yangg adaptif dan merata. Dalam konteks ini, hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) menjadi pilar krusial dalam memastikan setiap pekerja, tanpa memandang status alias jenis pekerjaannya, mempunyai akses terhadap perlindungan sosial yangg layak.

Pekerja merupakan fondasi utama pembangunan nasional. Namun, tetap banyak tenaga kerja di Indonesia, terutama di sektor informal, yangg belum memperoleh perlindungan sosial yangg memadai. Ketimpangan akses terhadap agunan sosial menimbulkan kesenjangan kesejahteraan antara pekerja umum dan nonformal. Kondisi ini menciptakan kerentanan baru, khususnya bagi golongan rentan seperti pekerja perempuan, penyandang disabilitas, dan pekerja lepas. Tantangan ini menjadi konsentrasi utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) dalam membangun sistem perlindungan yangg inklusif dan berkepanjangan (BPJSTK, Laporan Tahunan Perlindungan Ketenagakerjaan 2024).

Berdasarkan info resmi BPJSTK, jutaan pekerja Indonesia tetap belum terdaftar dalam program agunan sosial. Sebagian besar berasal dari sektor informal yangg tidak mempunyai hubungan kerja umum (Kemnaker, Data Ketenagakerjaan Indonesia 2024). Rendahnya literasi agunan sosial, keterbatasan informasi, dan aspek ekonomi menjadi penghambat utama ekspansi kepesertaan. Akibatnya, banyak pekerja yangg tidak mempunyai perlindungan saat menghadapi akibat kerja seperti kecelakaan, pemutusan hubungan kerja, alias kematian.

Tujuan strategis BPJSTK adalah menjamin setiap pekerja, tanpa kecuali, mendapatkan perlindungan sosial yangg layak. Melalui lima program utama—jaminan kecelakaan kerja, agunan hari tua, agunan pensiun, agunan kematian, dan agunan kehilangan pekerjaan—BPJSTK berupaya menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yangg kondusif dan berkeadilan (BPJSTK, Blueprint Transformasi Layanan 2025). Perlindungan sosial ini bukan sekadar jaring pengaman, tetapi juga sarana meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja.

Prinsip inklusivitas menegaskan bahwa semua pekerja berkuasa atas perlindungan sosial, tanpa memandang status pekerjaan. Karena itu, BPJSTK berinovasi menjangkau pekerja nonformal seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM melalui program ekspansi kepesertaan berbasis digital (BPJSTK, Program Ekspansi Kepesertaan Sektor Informal, 2024). Kemudahan pendaftaran daring dan opsi iuran yangg elastis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat yangg sebelumnya susah terjangkau.

Keberlanjutan merupakan pilar krusial dalam menjaga keseimbangan sistem agunan sosial. BPJSTK menerapkan tata kelola biaya peserta secara ahli dan transparan (OJK, Laporan Keuangan Jaminan Sosial Nasional, 2023). Dengan sistem iuran yangg sehat, biaya perlindungan dapat terus digunakan untuk membantu generasi pekerja di masa mendatang. Hal ini menegaskan bahwa agunan sosial bukan hanya perlindungan hari ini, tetapi juga investasi jangka panjang bagi kesejahteraan bangsa.

Menurut info BPJSTK tahun 2024, jumlah peserta aktif mencapai lebih dari 40 juta pekerja, meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya (BPJSTK, Statistik Peserta Aktif Nasional, 2024). Meski demikian, jumlah tersebut tetap jauh di bawah total angkatan kerja nasional yangg mencapai sekitar 140 juta orang. Artinya, tetap ada sekitar 100 juta pekerja yangg belum terlindungi. Angka ini menunjukkan perlunya strategi baru yangg lebih inklusif untuk memperluas cakupan kepesertaan dan memperkuat kesadaran pekerja terhadap pentingnya agunan sosial.

Salah satu tantangan terbesar yangg dihadapi BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya agunan sosial. Banyak pekerja, terutama yangg muda dan bekerja di sektor informal, belum memahami faedah perlindungan sosial dalam menjamin keamanan ekonomi mereka di masa depan. Kurangnya info dan pemahaman ini menyebabkan rendahnya partisipasi dalam program agunan sosial, padahal akibat kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan ketidakpastian pendapatan bisa menimpa siapa saja.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BPJSTK menggandeng pemerintah wilayah dan organisasi lokal dalam kampanye edukasi publik. Melalui kerja sama lintas sektor ini, sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya berasosiasi dalam program agunan sosial. Strategi ini tidak hanya menekankan faedah ekonomi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa perlindungan sosial merupakan kewenangan setiap pekerja, termasuk di sektor nonformal (BPJSTK &Kemnaker, Strategi Edukasi Publik untuk Pekerja Informal, 2025).

Selain edukasi, BPJSTK juga melakukan transformasi jasa melalui pengembangan sistem digital, seperti aplikasi mobile yangg mempermudah proses pendaftaran, pembayaran iuran, dan akses klaim. Inovasi ini menjadi langkah krusial untuk menjangkau generasi muda dan pekerja informal yangg semakin berkawan dengan teknologi. Digitalisasi jasa menjadikan sistem agunan sosial lebih efisien, transparan, dan inklusif, sehingga tidak ada lagi argumen bagi pekerja untuk merasa kesulitan mengakses perlindungan.

Visi BPJSTK dalam membangun perlindungan pekerja yangg inklusif dan berkepanjangan merupakan tonggak krusial menuju masa depan kerja yangg berkeadilan. Dengan memperluas akses, meningkatkan kesadaran publik, serta menjaga tata kelola yangg transparan, Indonesia dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yangg manusiawi, aman, dan produktif. Melindungi setiap pekerja bukan hanya tanggung jawab lembaga, tetapi juga corak investasi sosial untuk masa depan bangsa yangg lebih sejahtera (Penulis, Analisis Kebijakan Perlindungan Sosial Inklusif di Indonesia, Oktober 2025).