Dari Muhammadiyah untuk Kemanusiaan Rohingya - MuhammadiyahNews.com

Konflik etnis Rohingya yangg terjadi di Myanmar adalah contoh konkret bagi persoalan keamanan organisasi era modern saat ini.

Konflik tersebut semakin pecah akibat kudeta yangg dilakukan oleh Junta Militer Myanmar. Akibatnya, etnis Rohingya semakin tidak mempunyai agunan atas hidupnya.

Faktor utama meluasnya bentrok etnis Rohingya adalah politik. Pemerintahan Myanmar yangg kebanyakan merupakan penganut kepercayaan Buddha tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya sebagai penduduk negara Myanmar.

Mayoritas masyarakat Myanmar, termasuk pemerintah menganggap bahwa Rohingya adalah etnis Bengali yangg berasal dari Bangladesh. Meskipun tidak bisa dipungkiri, keberadaan etnis Rohingnya di Myanmar, bermulai dari migrasi besar-besaran oleh dari Bangladesh pada tahun 1800an (CNN Indonesia, 2023).

Kondisi ini makin dipersulit ketika pemerintah Myanmar tidak mempunyai kemauan untuk menggaransi keberadaan mereka melalui Undang-undang. Alhasil, secara de facto etnis Rohingya tidak mempunyai payung norma yangg melindungi mereka.

Hal ini menyebabkan mereka tidak mempunyai status kebangsaan yangg jelas. Akibatnya, golongan etnis ini tidak mempunyai akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan hingga pendidikan.

Di lain sisi, keberadaan etnis Rohingya di Myanmar memicu sentimen mendatar terhadap umat Buddha. Sebagai golongan minoritas, etnis Rohingya kerap mendapatkan diskriminasi hingga kekerasan.

Di lain sisi, tidak adanya political will dari pemerintah semakin menyengsarakan kondisi kehidupan etnis Rohingya. Sehingga tidak jarang etnis Rohingya kerap melakukan eksodus besar-besaran terhadap negara-negara di sekitar Asia Tenggara.

Berbagai macam ancaman yangg dialami oleh etnis Rohingya adalah gambaran gimana pentingnya lingkup keamanan organisasi di era modern saat ini.

Menurut Caballeron (2015), keamanan organisasi dapat didefinisikan sebagai perlindungan terhadap organisasi atas hubungan tradisional dan nilai dari kekerasan. Perlindungan ini meliputi konsep dasar keamanan manusia ialah merdeka dari ketakutan dan merdeka atas kebutuhan dasar.

Di lain sisi, United Nation Development Programme (UNDP) dalam Caballeron (2015) menekankan bahwa konsep keamanan organisasi dapat terpenuhi ketika mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dari kejadian krisis kemanusiaan Rohingya, keberadaan etnis tersebut memerlukan support dan kerjasama aktor-aktor internasional untuk dapat keluar dari persoalan keamanan yangg dialaminya.

Misi Internasionalisasi Muhammadiyah

Berbagai macam tokoh politik di era modern seperti Negara, Perusahaan, dan Non-Governmental Organization (NGO) mempunyai peranan vital dalam mewujudkan keamanan manusia beserta turunannya.

Menurut Kotter, peran NGO dalam mewujudkan keamanan manusia tidak dapat dikesampingkan. Posisi NGO menurutnya dapat menjadi antitesis dari kebijakan yangg dimiliki pemerintah secara bottom up (Kotter, 2007).

Dalam konteks ini, beragam macam NGO turut berkedudukan dalam mewujudkan keamanan manusia terhadap etnis Rohingya, salah satunya Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan NGO keagamaan modern di Indonesia. NGO ini mempunyai misi Internasionalisasi Muhammadiyah yangg digagas pada tahun 2015 (Muhammadiyah, 2015). Gagasan Internasionalisasi Muhammadiyah merupakan strategi dalam beradaptasi terhadap persoalan di era modern, termasuk kemanusiaan.

Peran Muhammadiyah dalam misi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya masuk ke dalam jenis Community Development NGO. NGO jenis ini mengambil peran melalui aktivitas pengganti yangg digawanginya dalam membantu persoalan yangg dihadapi oleh pemerintah (Korten, 1990).

Pada umumnya jenis NGO ini mempunyai sumber daya yangg mumpuni sehingga dapat melangsungkan gerakannya sendiri. Dalam perihal ini, Muhammadiyah dibantu oleh Trisulanya ialah Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Lembaga Infaq Zakat dan Shodaqoh Muhammadiyah (LazisMu) dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) (Sasongko, 2015).

Melalui 3 komponen Trisula tersebut, Muhammadiyah melakukan beragam macam respon kemanusiaan internasional sebagai petunjuk misi Internasionalisasi Muhammadiyah.

Menurut Gasper (2015), peranan NGO juga dapat mengisi pemetaan keamanan manusia secara golongan secara komprehensif berangkaian dengan aspek dan ancaman.

Livelihood Muhammadiyah Aid: Program Muhammadiyah untuk Kemanusiaan Rohingnya

Muhammadiyah sebagai NGO keagamaan modern telah mempunyai banyak pengalaman dalam mewujudkan aspek dasar kemanusiaan seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Kontribusi Muhammadiyah dalam bagian tersebut telah teruji hingga NGO ini menginjak aktivitas abad keduanya. Muhammadiyah mempunyai peranan vital dalam mewujudkan keamanan komunitas, khususnya pada aspek kebutuhan dasar.

Selain konsentrasi gerakannya mempunyai konsentrasi pada bagian tersebut, NGO ini mempunyai kapabilitas sumber daya yangg mumpuni. Sumber daya tersebut mencakup segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun fasilitas.

Dalam mewujudkan keamanan organisasi terhadap etnis Rohingya, Muhammadiyah menyasar pada pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi akibat dari status kebangsaan mereka yangg menyebabkan akses terhadap kebutuhan dasar menjadi terbatas.

Pada misi tersebut, Muhammadiyah menyelenggarakan program unik berupa Livelihood Muhammadiyah Aid. Program ini bermaksud untuk memberikan support pangan terhadap penyintas bentrok Rohingya melalui pemberdayaan pada aspek perikanan, peternakan dan pertanian (Syifa, 2021).

Para penyintas tidak hanya diberikan support berupa modal untuk melakukan aktivitas tersebut. Mereka turut diberikan pendampingan skill agar dapat memanfaatkan ketiga aspek tersebut sebagai sumber mata pencaharian.

Selain itu, Muhammadiyah melalui tim Muhammadiyah Aid mendirikan 2 sekolah dasar di Cox’s Bazar dan Mrauk – U Township (LazisMu DIY, 2018). Pendirian sekolah dasar ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar penyintas akibat terbatasnya akses pendidikan yangg dialami.

Gerakan civil society melalui NGO mempunyai peran vital dalam menyelesaikan beragam macam polemik kemanusiaan modern. Negara sebagai tokoh politik utama tidak sepenuhnya dapat berdiri sendiri. Oleh lantaran itu, perlu ada kerjasama lintas aktor.

Muhammadiyah sebagai aktivitas keagamaan modern mempunyai kontribusi yangg cukup vital. Berangkat dari pedoman aktivitas masyarakat sipil, Muhammadiyah dengan semangat membebaskan, memberdayakan, dan memajukan melengkapi dinamika tindakan kemanusiaan global. Fenomena ini menjadi gambaran bagi seluruh tokoh politik di era modern bahwa persoalan kemanusiaan dapat diselesaikan melalui kerja-kerja kolaboratif.

Referensi:

Caballero-Anthony, M. (2015). Community security: human security at 21. Contemporary Politics, 21(1), 53–69. https://doi.org/10.1080/13569775.2014.994812

CNN Indonesia. (2023, December 30). Sejarah Konflik Rohingya, Kenapa Sampai Diusir dari Myanmar?  . CNN Indonesia.

Gasper, D., & Gómez, O. A. (2015). Human security thinking in practice: ‘personal security’, ‘citizen security’’ and comprehensive mappings.’ Contemporary Politics, 21(1), 100–116. https://doi.org/10.1080/13569775.2014.993906

Korten, D. (1990). NGO Strategic Networks: From Community Projects to Global Transformation.

Kotter, T. (2007). Fostering Human Security through Active Engagement of Civil Society Actors. Juman Security Journal, 4.

LazisMu DIY. (2018). Peletakan Batu Pertama, Muhammadiyah Aid Dirikan Dua Sekolah Di Rakhine State Myanmar.

PP Muhammadiyah. (2015). Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47. In Berita Resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sasongko, A. (2015). Tiga Tirsula Baru Gerakan Muhammadiyah. https://www.republika.co.id/berita/nscl55313/tiga-trisula-baru-gerakan-muhammadiyah

Syifa. (2021). Muhammadiyah Aid Gelar Home Gardening Training Bagi Korban Konflik Rohingya. Muhammadiyah.or.id.