4 minggu yang lalu
Jakarta, mu4.co.id – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) , Luhut Binsar Pandjaitan, merasa tersinggung oleh pernyataan World Bank yangg menyebut Indonesia sebagai salah satu negara terburuk dalam pengumpulan pajak. Pernyataan itu disampaikan saat perwakilan Bank Dunia mengunjungi Kantor DEN tiga minggu lalu.
“Dia kasih presentasi, mengatakan Indonesia salah satu negara yangg koleksi pajaknya paling jelek. Kita disamakan sama Nigeria ya waktu itu, tersinggung saya,” ucap Luhut dikutip dari Tempo, Sabtu (18/1).
Menurut Bank Dunia, pengelolaan pajak yangg optimal dapat meningkatkan penerimaan negara hingga 6,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB), setara dengan Rp1.500 triliun.
Luhut juga mengungkapkan kepada Bank Dunia tentang rencana Indonesia mengembangkan jasa digital Government Technology (GovTech) untuk pemerintah memantau aktivitas ekonomi secara lebih efektif.
Baca Juga: Menkopolkam Sebut Prabowo Batalkan PPN 12% Naik!
“Ini sama seperti PeduliLindungi saat masa Pandemi Covid-19. Kami nyaris tidak ada keluar duit di situ, tapi dengan PeduliLindungi ini kami bisa mengontrol perpindahan masyarakat dan keamanan satu gedung, satu daerah, mengurangi penyebaran Covid waktu itu,” ujar Luhut.
Luhut menjelaskan bahwa pemerintah telah menerapkan jasa digital Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (SIMBARA) untuk mengawasi pajak sektor mineral dan batu bara. Sistem ini memungkinkan pendataan dan pencarian seluruh aktivitas produksi hingga ekspor-impor mineral.
“Dia sudah ekspor berapa, dia bayar royalti alias belum, ada utang di pemerintah alias tidak. Once itu terjadi, otomatis blocking,” katanya.
Luhut menargetkan aplikasi GovTech mulai beraksi pada Agustus mendatang dan mencapai optimasi dalam tiga tahun. Ia menyebut bahwa 300 anak Indonesia terlibat dalam pengembangannya.
(Tempo)
English (US) · 
Indonesian (ID) · 