5 bulan yang lalu
MAKLUMAT — Konten medsos rupanya banyak yangg membujuk perlawanan terhadap negara. BNPT diminta untuk turun tangan mengendalikan konten rawan yangg tersebar secara masif.
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menilai anggaran BNPT sebesar Rp400 miliar belum memadai. Meskipun pada tahun 2024 Indonesia mencatatkan “nol” kasus serangan terorisme, ancaman tetap tinggi, terutama dari konten medsos rawan yangg tersebar secara masif.
“Kita berada di ranking 31 bumi dalam sebaran tindakan terorisme dan radikalisme. Meskipun tahun ini nol serangan teroris, ada 9.640 konten medsos rawan yangg mendorong perlawanan terhadap negara,” ujar Mafirion dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII dengan Kepala BNPT di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari laman Parlementaria, Rabu (30/10/2024).
Mafirion menambahkan bahwa pencegahan terorisme tidak termasuk dalam 17 Program Prioritas yangg dijanjikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, salah satu dari visi besar mereka, ialah Astacita, menggarisbawahi pentingnya penguatan keamanan nasional.
Menurutnya, penguatan BNPT diperlukan agar ketimpangan sosial yangg mungkin timbul dari kebijakan hilirisasi, pangan, industri, dan investasi dapat dikelola dengan baik.
“Kalau ada 36 wilayah yangg berisiko tinggi terorisme, bukan berfaedah wilayah lainnya aman. Sebanyak 63 persen tenaga kerja kita tidak lulus SMP alias SMA, dan mereka rentan terhadap radikalisasi,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Ia mengusulkan agar DPR memberikan perhatian unik kepada BNPT, terutama dalam perihal anggaran, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme. “Penting bagi masyarakat untuk terlibat membantu BNPT. Jika 10 persen saja intoleran, itu sudah bahaya. Apalagi, 30 persen,” pungkasnya.
English (US) · 
Indonesian (ID) · 