Problem Penegakan Hukum dan Peran Pemerintah - MuhammadiyahNews.com

Oleh: Anang Dony Irawan
Wakil Ketua PCM Sambikerep, Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya

Penegakan norma merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan norma pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan norma adalah suatu proses upaya penegakan alias berfungsinya norma-norma norma secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lampau lintas alias hubungan-hubungan norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Dellyana (2017), penegakan norma merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep norma yangg diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Hukum dan masyarakat adalah suatu perihal yangg tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya norma itu berjalan di dalam suatu tatanan sosial yangg disebut dengan masyarakat.

Pameo bangsa Romawi yangg menyatakan bahwa ubi societas ibi iu telah menggambarkan sungguh eratnya antara norma dan masyarakat. Hukum dapat ditegakkan jika mempunyai abdi negara penegak norma yangg berkredibilitas, berkompeten, dan mandiri.

Sebagus-bagusnya suatu hukum, andaikan tidak didukung dengan adanya abdi negara penegak norma yangg baik, tidak bakal tercipta suatu keadilan. Negara Indonesia saat ini sedang mengalami krisis penegakan hukum. Karena ini semua tentang kepastian norma dan legalitas bukan keadilan. Pepatah keadilan dalam corak keadilan sudah tidak ada lagi hakikatnya lantaran peraturan norma kudu setara tanpa paksaan, tetapi sebenarnya itu adalah ketidakadilan.

Masyarakat selalu menginginkan penegakan hukum. Karena dengan penegakan hukum, kehidupan mereka bakal tenteram. Penegakan norma di Indonesia tetap belum jelas. Hal ini bisa dilihat dari sistem hukum, struktur, serta budaya yangg tetap berantakan.

Hukum di Indonesia kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan hanya dikuasai oleh orang-orang yangg mempunyai kekuasaan. Faktor yangg menyebabkan lemahnya penegakan norma di Indonesia adalah kualitas para penegak norma itu sendiri.

Rendahnya moralitas mengakibatkan kurangnya profesionalisme dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Moralitas ini berangkaian pula dengan korupsi yangg dilakukan oknum penegak norma (judicial corruption) lantaran kurang baiknya koordinasi antarpenegak norma ini, maka muncullah kemauan mewujudkan pendekatan norma terpadu pada keadilan (integrated justice system).

Dengan keadaan demikian, penegak norma yangg tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yangg seharusnya, telah diamanatkan di dalam UU dan bakal berakibat negatif terhadap penegakan hukumnya (Riyanto, 2018).

Dalam menangani upaya alias strategi penegakan hukum, perlu adanya peningkatan peran personil penegak hukum. Sering terjadi beberapa peraturan norma tidak dapat terlaksana dengan baik lantaran terdapat beberapa oknum penegak norma yangg tidak melaksanakan suatu ketentuan norma sebagai mana mestinya. Hilangnya keadilan dalam penegakan norma terjadi lantaran lemahnya pemahaman agama, ekonomi, serta empati para abdi negara penegak hukum.

Hukum condong dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan penguasa negara. Jika kasus yangg melibatkan rakyat kecil, para penegak norma bakal melukai hati rakyat mini yangg akhirnya membikin rakyat mempunyai rasa ketidakpercayaan lagi kepada abdi negara penegak hukum.

Untuk meningkatkan upaya dalam melakukan penegakan norma yangg baik terhadap penduduk negara maupun aparatur penegak hukum, pemerintah Indonesia sudah melaksanakan pembaruan pada beberapa peraturan untuk mengubah sistem norma yangg ada untuk terwujudnya masyarakat yangg tertib dan damai.

Adanya perubahan peraturan untuk abdi negara penegak norma diharapkan dapat melakukan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan semestinya lantaran penyelenggaraan tersebut bakal mendapatkan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat (Riyanto, 2018).

Sangat krusial untuk membikin rencana yangg efektif untuk meningkatkan keahlian penegakan norma dengan memahami kegunaan penegak norma dan beragam masalah yangg dihadapi. Ini sangat krusial untuk menciptakan keadilan dan kepastian norma bagi masyarakat, menurunkan tingkat kejahatan dan menjaga ketertiban umum, serta meningkatkan kepercayaan. (*)