Perlu Strategi Integratif Mengentaskan Masalah Pekerja Migran  - MuhammadiyahNews.com

BATAM, Suara Muhammadiyah – Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, M. Nurul Yamin mendorong keterlibatan ormas keagamaan dalam persoalan yangg dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Di aktivitas Diskusi Publik Peran Semesta Melawan Sindikat Penempatan Ilegal PMI yangg diselenggarakan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kamis (6/4), Yamin menuturkan persoalan PMI bukan sekedar masalah kebangsaan saja.

“Penempatan TKI terlarangan ini bukan semata-mata persoalan kemanusiaan saja, dan juga bukan persoalan kebangsaan. Tetapi bagi orang yangg berakidah ini adalah juga menyangkut persoalan keagamaan,” ungkapnya.

Landasan teologisnya dapat dilihat dalam Surat Al Isra’ ayat 70, yangg menyebut tentang kemuliaan anak Adam alias manusia. Surat ini menjadi landasan kuat untuk keterlibatan ormas keagamaan, termasuk Muhammadiyah untuk berperan-serta mengentaskan masalah PMI ilegal.

Hemat Yamin, setidaknya terdapat enam potret buram PMI yangg sampai sekarang tetap terjadi, ialah meliputi masalah overstay, mau dipulangkan, perdagangan orang, bayaran yangg tidak dibayar, sakit dan masalah sosial lain, serta penipuan – kandas berangkat.

Masalah PMI, imbuh Yamin, bukan semata-mata dilihat dari nomor alias kuantitatif, tetapi juga kudu dilihat dari sisi kualitatif. Menurutnya, masalah PMI juga masalah kemanusiaan, sehingga sangat memungkinkan untuk didekati memakai perspektif pandang kemanusiaan.

“Untuk tidak terjebak pada angka-angka, untuk memahaminya secara kualitatif lantaran ini menyangkut manusia, jadi kita melihatnya dalam perspektif kemanusiaan. Walaupun kita bakal mencoba melihatnya dalam angka-angka, jangan-jangan ini menunjukkan sebuah kejadian gunung es.” imbuhnya.

Sementara itu, jika dilacak akar masalahnya Yamien menemukan sekurangnya empat ialah kemiskinan, kesenjangan, rendahnya pendidikan dan adanya suplay dan demand. Mengingat begitu kompleks masalah ini, maka rumusan penyelesaiannya kudu secara integratif.

Muhammadiyah melalui majelis dan lembaganya, termasuk MPM telah berkomitmen memotong akar masalah tersebut. Seperti melakukan pemberdayaan – meningkatkan kesejahteraan masyarakat di NTT, yangg diketahui sebagai salah satu kantong penyumbang PMI ke luar negeri.

“Oleh lantaran itu saya tawarkan dua strategi, satu berbasis masyarakat dan yangg kedua berbasis pelaku,” kata Yamin.

Strategi pertama yangg berbasis masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, baik yangg bakal menjadi maupun yangg sudah, dan purna sebagai PMI. Sementara strategi kedua berbasis pelaku adalah dengan ‘perang semesta’, yangg kemudian bakal dikontekstualisasikan.

“Dari sisi pemberdayaan harapannya ketika seorang PMI itu berangkat untuk mengatasi kemiskinan, maka kembali dia kudu sukses mengatasi kemiskinan. Paling tidak saudara-saudaranya yangg lain jangan sampai kembali malah lebih miskin dari pada sebelumnya,” minta Yamin. (Aan)