1 tahun yang lalu
MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah berbareng sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya menggelar tindakan solidaritas dan angan berbareng untuk penduduk Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Digelar di pelataran Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9) petang, datang perwakilan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan lainnya.
Acara dimulai dengan menyalakan puluhan lampu lilin yangg menyala sebagai tanda harapan. Setiap perwakilan organisasi kemudian bergantian menyampaikan refleksi mengenai kasus kemanusiaan di Rempang.
“Refleksi ini untuk mengatakan kita tetap ada, rakyat ada, kedaulatan rakyat tetap ada dan kita semua menjadi saksi dan itu banget berat. Sebagian dari kita mungkin mengaku aktivis dan intelektual dan itu berat tugasnya untuk menjadi saksi,” ungkap Wakil Ketua Bidang LHKP PP Muhammadiyah, Widhyanto Muttaqien.
Konflik Agraria Rempang sendiri menurutnya bukan bagian terpisah melainkan rentetan dari banyak pelanggaran kemanusiaan yangg selama ini telah terjadi di Papua, Wadas, Air Bangis, dan beragam wilayah di Indonesia.
Menyeru support dari semua komponen masyarakat, Widhyanto menyebut bahwa Muhammadiyah bakal memfasilitasi pembentukan posko kemanusiaan di Gedung Dakwah Muhammadiyah.
“Saatnya masyarakat berasosiasi menyuarakan menyambut panggilan itu dan kita bisa berdampingan tangan berjuang berbareng menyatukan solidaritas penduduk dan memihak yangg tertindas,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan PGI, Pendeta Fery Vernandes Hutagalung juga mengecam upaya penggusuran paksa terhadap penduduk Rempang. Dia pun membujuk gereja-gereja yangg ada bersolidaritas.
“Mari gereja-gereja yangg ada di sana juga kita beri ruang dan bersolidaritas untuk Rempang,” tutur Fery.
Untuk diketahui, ribuan penduduk Rempang, Batam, Kepulauan Riau terancam kudu meninggalkan tempat tinggalnya lantaran rencana pembangunan PSN Eco-city. Padahal masyarakat budaya telah meninggali area itu jauh sebelum Indonesia merdeka.
Proyek yangg dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) itu bakal menggunakan lahan seluas 7.572 hektare alias sekitar 45,89 persen dari total luasan Pulau Rempang 16 hektare untuk proyek tersebut.
Masyarakat yangg menolak untuk direlokasi secara sepihak pun memperkuat hingga akhirnya terjadi penggunaan kekuatan yangg berlebihan oleh abdi negara pada 7 dan 11 September 2023. Polisi melontarkan gas air mata hingga anak-anak dilarikan ke rumah sakit. Hingga saat ini, 43 orang yangg menolak relokasi ditangkap dengan dituduh provokator. (afn)
Hits: 1362
English (US) · 
Indonesian (ID) · 