Jakarta, mu4.co.id – Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 kemungkinan ditunda.
Hal ini lantaran pemerintah tetap membahas pemberian support sosial (bansos) bagi masyarakat yangg terdampak kenaikan pajak tersebut.
“Ya, nyaris pasti diundur, biar dulu jalan tadi yangg (stimulus). Ya, kira-kira begitulah (menunggu stimulus),” ucap Luhut dikutip dari CNN, Jum’at (29/11).
Baca Juga: Imbas Kenaikan PPN 12%, Netizen Ramai Boikot Pemerintah Dengan Cara Ini
Luhut menjelaskan bahwa penolakan terhadap kebijakan kenaikan PPN 12% terjadi lantaran masyarakat belum memahami bahwa pemerintah sedang menyiapkan stimulus bagi yangg terdampak. Rencananya, stimulus tersebut bakal dibahas berbareng Presiden Prabowo Subianto.
Ia menjelaskan bahwa stimulus alias bansos untuk masyarakat terdampak kenaikan PPN ditujukan untuk masyarakat menengah dan kecil. Bantuan itu nantinya bakal berupa subsidi listrik, bukan support tunai langsung (BLT).
“Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung apakah dari 1.300 sampai 1.200 watt ke bawah, ya orang-orang yangg mungkin udah enggak bayar 2-3 bulan. Lagi dihitung lah,” ucapnya.
Baca Juga: PPN Naik Jadi 12% Mulai 1 Januari 2025, Berikut Barang dan Jasa yangg Terdampak!
Luhut memastikan bahwa anggaran negara memadai untuk mendanai support sosial bagi masyarakat terdampak kenaikan pajak jika kebijakan tersebut diberlakukan.
“Di APBN cukup banyak, kita penerimaan pajak bagus kok, saya kira tetap ada berapa ratus triliun yangg bisa,” ucap Luhut.
“Intinya itu Presiden (Prabowo) tidak mau beban rakyat itu ditambah. Jadi gimana mengurangi, dan juga itu biaya kan perlu untuk tadi pergerakan ekonomi di bawah,” sambungnya.
(CNN)