Kader PSI dan PDIP Masuk Struktur Muhammadiyah Jatim - MuhammadiyahNews.com

Wakil Ketua PWM Jatim M. Khoirul Abduh saat membacakan struktural Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur periode 2022-2027. (Aan Hariyanto/KLIKMU.CO)

Surabaya, KLIKMU.CO – Muhammadiyah, khususnya Jawa Timur, tampaknya mau menjaga kedekatan nan sama dengan semua partai politik. Hal itu tecermin dalam komposisi struktur Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur periode 2022-2027 nan diumumkan di Aula Mas Mansyur Kantor Muhammadiyah Jatim, Jumat (10/3).

Politisi dari beragam partai politik masuk dalam struktur LHKP PWM Jawa Timur periode 2022-2027. Mulai politikus Perindo Muhammad Mirdasy nan didapuk menjadi Ketua LHKP PWM Jatim berdampingan dengan politikus PAN Agung Supriyanto sebagai sekretaris.

Kemudian, ada Wakil Wali Kota Blitar Tjutjuk Sunaryo dari Partai Gerindra nan didapuk sebagai wakil ketua. Ada pula Sekretaris DPW PAN Khusnul Aqib, personil DPRD Jatim Amar Syaifudin, lampau Ulul Azmi Rizal dari Partai Golkar, Shobikin Amin dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Syamsul Hadi dari PDIP, dan Suyoto dari Nasdem digandeng masuk dalam struktural.

LHKP PWM Jatim juga memasukkan para akademisi dan wartawan senior Muhammad Ilham serta lainnya dalam struktural. Hal itu dimaksudkan sebagai penambah antusiasme dan untuk merawat logika keilmuan.

Wakil Ketua PWM Jatim M. Khoirul Abduh mengatakan, selama dia adalah kader dan mempunyai komitmen kuat terhadap Persyarikatan Muhammadiyah, apa pun latar belakang partai politiknya boleh masuk dalam struktural LHKP PWM Jatim.

“Struktur LHKP PWM Jatim 2022-2027 ini nyaris semua partai politik masuk di dalamnya. Ada politikus dari PAN, PDIP, PSI, Perindo, Golkar, Gerindra, dan lainnya. Sepertinya minus dari politikus PKB nan saya ajak tidak mau,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abduh menekankan pentingnya setiap kebijakan publik nan dikeluarkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah bisa didasarkan alias berbasis data. Buka semata berasas statemen nan minim info sehingga argumennya mudah untuk dipatahkan.

“LHKP PWM Jatim bakal melakukan beragam kajian publik mengenai ekonomi, politik, dan lainnya. Kita juga bakal melakukan beragam survei politik menghadapi tahun politik 2024. Kita punya banyak orang kompeten di situ,” tegasnya.

Struktur LHKP PWM Jatim 2022-2027 tampaknya mengubah pendekatan lama dari Persyarikatan, ialah Muhammadiyah menjaga hubungan nan sama dengan semua partai politik, beranjak Muhammadiyah menjaga kedekatan nan sama dengan partai politik. Hal itu tampaknya pilihan realistis bagi Persyarikatan.

Dengan begitu, Muhammadiyah berambisi bisa menghadirkan banyak politikus nan negarawan. Mereka bisa berpolitik dengan penuh keadaban, bukan semata-mata transaksional.

“Meski Muhammadiyah bukanlah organisasi politik, Muhammadiyah perlu mendorong kadernya untuk berkecimpung di bumi politik. Karena kebijakan pemerintah tidak bisa lepas dari kepentingan politik,” ujarnya. (Aan Hariyanto/AS)