Abdul Mu’ti: Kontrol BNPT terhadap Masjid Berpotensi Melahirkan Masalah Baru - MuhammadiyahNews.com

MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA—Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyampaikan pandangannya mengenai wacana untuk mengontrol masjid oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Menurutnya, upaya tersebut justru berpotensi menimbulkan masalah baru daripada menyelesaikan rumor radikalisme yangg sedang dihadapi.

“Wacana yangg disampaikan kepala BNPT agar masjid dikontrol oleh Pemerintah bukan menyelesaikan masalah, tapi justru bakal menimbulkan masalah baru,” tegas Mu’ti pada Rabu (06/09).

Abdul Mu’ti mengungkapkan keprihatinannya bahwa kontrol Pemerintah terhadap masjid berpotensi menghasilkan formalisasi dan rezimentasi mengerti kepercayaan yangg mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, pendekatan ini tidak bakal mengatasi akar persoalan radikalisme yangg sangat kompleks.

“Mengaitkan radikalisme hanya dengan (sudut pandang) teologi tidak relevan lagi,” ujar Abdul Mu’ti. Ia menambahkan bahwa akar radikalisme mencakup beragam aspek, termasuk ketidakadilan sosial dan hukum. Dengan demikian, konsentrasi hanya pada aspek agama, terutama Islam, adalah pandangan yangg sempit.

Abdul Mu’ti juga menekankan bahwa radikalisme tidak terbatas pada kepercayaan tertentu dan dapat ditemukan dalam beragam bagian lainnya, seperti ekonomi, budaya, dan politik. Oleh lantaran itu, penyelesaian masalah radikalisme tidak bisa hanya berpusat pada kontrol kepercayaan semata.

“Melihat radikalisme hanya pada masalah agama, khususnya Islam, adalah pandangan yangg bias. Radikalisme kepercayaan tidak hanya terdapat di dalam Islam tapi juga kepercayaan lainnya. Radikalisme tidak hanya terjadi dalam kepercayaan tapi dalam bagian lainnya termasuk ekonomi, kebudayaan, dan politik,” ucap Mu’ti.

Dalam konteks ini, dia juga menyoroti penggunaan negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura sebagai referensi untuk mengatasi radikalisme. Menurut Abdul Mu’ti, perbedaan dalam sistem politik dan tatanegara membikin referensi semacam itu tidak relevan untuk situasi Indonesia.

Abdul Mu’ti juga mengingatkan bahwa keberadaan radikalisme kudu dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah, terutama dalam program moderasi beragama. Alih-alih mempromosikan sikap moderat, dia mengingatkan bahwa ada kemungkinan program tersebut malah melahirkan masalah radikalisme baru.

“Pemerintah tidak semestinya alergi dan anti kritik. Masih adanya radikalisme harusnya menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah khususnya program moderasi beragama. Alih-alih membangun sikap moderat, ada indikasi dimana program moderasi berakidah malah melahirkan masalah radikalisme baru,” tutur Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini.

Hits: 90